IDP Saat Mengikuti Ujian Tesis Sebagai Seorang Magister Ilmu Pemerintahan di UNPAD Bandung.
BIMA, BIMA TODAY.--- Setelah mengikuti serangkaian ujian yang berlangsung alot selama 1, 5 jam lamanya, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) atau yang lebih dikenal Bupati Bima, berhasil meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) pada Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung.
Yang memimpin ujian tesis tersebut adalah Ketua Tim Pembimbing/Penguji, Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Anggota Tim yang juga Pembimbing Prof. Dr. H. Nandang A. Deliarnoor, S.AP., S.H., M.Hum, Penguji Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A, penguji Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si dan Penguji Dr. Novie Indrawati Sagita, S.IP., M.Si.
IDP yang mengangkat judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Anggaran Pelayanan Dasar Kebencanaan di Kabupaten Bima tahun 2021 dan berhasil menyelesaikan Ujian tesis tersebut yang berlangsung pada Rabu (14/06/2023) di Ruang Sidang Pasca Sarjana FISIP Unpad.
IDP dalam pemaparannya mengatakan, Kabupaten Bima merupakan daerah kategori rawan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah melalui penganggaran pelayanan dasar kebencanaan secara lebih terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tentang anggaran pelayanan dasar kebencanaan pada beberapa aspek. Teori yang digunakan adalah teori isi kebijakan (Content of policy) dari Merilee S. Grindle yang terdiri dari 6 aspek kepentingan-kepentingan pengambilan keputusan, pelaksana program, serta sumber-sumber dan yang digunakan.
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan instrument Wawancara, Observasi, Dokumentasi serta Focus Group Discussion. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Terdapat aspek yang terpengaruhi dalam proses penyusunan anggaran layanan dasar kebencanaan antara lain kepentingan internal birokrat dan pihak lain di luar pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Bima tetap memperhatikan tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja.
(2) Tipe Manfaat (Type of Benefits) dari anggaran layanan dasar kebencanaan adalah dengan melihat capaian peningkatan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana pasca bencana yaitu terpenuhinya setiap kebutuhan masyarakat korban pasca bencana baik berupa perbaikan infrastruktur, bimbingan mental masyarakat terdampak pasca bencana maupun peningkatan sosial ekonomi masyarakat korban bencana.
(3) Untuk menilai Extent of Chalnge Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai), Pemerintah Kabupaten Bima telah meletakkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam penanggulangan bencana alam yaitu meningkatnya optimalisasi penanganan dan penanggulangan bencana meningkatnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana serta meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
(4) Komposisi alokasi anggaran kebencanaan di Kabupaten Bima sudah mencukupi kebutuhan penanganan pada setiap siklus bencana, terutama untuk siklus mitigasi bencana.
(5) Para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bima selain berasal dari unit kerja terkait juga melibatkan para pihak di luar organisasi pemerintah.
(6) aspek sumber daya manusia masih menjadi salah satu kendala baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga perlu ditingkatkan. Ketepatan dalam implementasi kebijakan Pelayanan dasar Kebencanaan dengan mempertimbangkan konten kebijakan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan bencana alam Daerah Kabupaten Bima. (BT01).