 |
| Sejumlah Tiga, Toma dan Toda, di Kediamannya Sidik. |
BIMA, BIMA TODAY.--Sejumlah Tokoh Masyarakat (Tomas) Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (15/09/2020) malam, mendatangi kediaman anggota DPRD Kabupaten Bima Muhammad Sidik yang baru sepekan dilantik.
Kedatangan para tokoh penting seperti Tokoh Agama (Toga), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kadus dan Ketua RT, guna menyampaikan aspirasi mereka terhadap kondisi pembangunan Desa Talabiu yang dianggap penting.
Dalam pertemuan itu, banyak asa yang ingin diharapkan dari Pemerintah Kabupaten Bima yang tersampaikan melalui Muhammad Sidik, terutama dalam hal pembukaan jalan ekonomi serta sarana dan prasarana lainnya demi kepentingan umum.
Tujuan pembukaan jalan tani sendiri, merupakan ikon pertumbuhan perekonomian rakyat talabiu yang mayoritasnya petani. "Sebab, jalan ekonomi juga akan memperlancar transportasi pengangkutan hasil pertanian saat panen.
Setelah menyerap segala aspirasi yang tersampaikan, dihadapan para tokoh yang hadir, anggota dewan fraksi Partai Golkar, Sidik tersebut, berkomitmen akan menyulap Desa Talabiu menjadi salah satu desa percontohan di Kabupaten Bima.
"Sebagai warga yang sudah netap di Desa Talabiu, aspirasi masyarakat wajib kita tampung dan ditindaklanjuti di gedung parlemen. Namun saya berharap, untuk membangun sebuah desa percontohan, perlunya ada kebersamaan dan yang terpenting kesadaran diri masing masing," tutur Didi, saat pertemuan berlangsung.
Meski baru satu pekan duduk di kursi legislatif menggatikan almarhum H. Muhammad, saat ini telah ia perjuangkan untuk pembukaan jalan tani serta sarana dan prasarana sebagai penunjang fasilitas umum. Sontak, hal ini pun membuka suasana pertemuan yang hening menjadi diskusi yang begitu akrab.
"Insya allah untuk kedepan bisa saya perjuangan lebih banyak anggarannya digelonntorkan bagi kesejahteraan warga desa talabiu. Satu hal juga yang sangat saya inginkan, yaitu bisa duduk bersama dengan Kepala Desa untuk membahas segala program yang masih belum terlaksana di pemerintahan desa agar bisa disingkronkan dengan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan lebih lebih Pemerintah Pusat," terangnya. (BT01)