BIMA, BIMA TODAY.---Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, MIP, mengajak warga untuk memperkuat solidaritas serta kepedulian sosial. Hal tersebut, diungkapkan Umi Dinda pada saat safari ramadhan Pemerintah Provinsi NTB di masjid Bahrut Khairat di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima pada Selasa (03/03/26) kemarin.
Untuk mendukung pembangunan masjid setempat, Umi Dinda menyerahkan bantuan sebesar Rp 40 juta
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan, bahwa pembangunan masjid tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pendanaan. Tetapi juga oleh kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat. Menurutnya, masjid yang nyaman dan representatif mencerminkan komitmen umat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan serta memperkuat kohesi sosial.
“Kami percaya apa yang diberikan hari ini mungkin belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan. Tetapi keikhlasan dan kebersamaan akan membuka jalan bagi dukungan yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan Rp 40 juta tersebut merupakan kontribusi pribadi atas nama keluarga besar almarhum Ferry Zulkarnaen ST. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari sebesar Rp 10 juta serta bantuan dari Baznas Provinsi NTB sebesar Rp 15 juta sebagai bagian dari kolaborasi pendanaan pembangunan sarana ibadah.
Wagub juga turut mengajak masyarakat memanfaatkan bulan suci Ramadan guna meningkatkan kualitas ibadah, mempererat kebersamaan keluarga serta menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga resmi agar penyalurannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat. "Saya mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial,"tegasnya.
Sementara itu, Camat Sape, Muhammad Akbar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Gubernur dan jajaran. Ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah pesisir Sape yang kerap terdampak pasang air laut sehingga mempercepat kerusakan. Selain itu, ruas jalan nasional di kawasan tersebut dinilai rawan longsor dan berpotensi mengganggu mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.(BT01/KominfotikNTB)