BiMA, BIMA TODAY.---Seluruh pegawai honorer non Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya bagi tenaga Nakes yang ada di Kabupaten Bima, menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, pada Kamis (06/10/2022) sekitar pukul 10: 30 WITA.
Aksi tersebut dipicu oleh tenaga kesehatan yang sukarela non ASN yang tidak memenuhi permintaan sesuai regulasi atau peraturan dari pusat. "Bahkan, tidak terinput oleh BKD Kabupaten Bima melalui sistim aplikasi pendataan Kemenpan- RB. Tenaga Nakes yang ada di Bima, banyak jasa sebagai tukang punggung di setiap pelayanan kesehatan,"jelas Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Dzulfadly S.Kep, dalam orasinya.
Selaku Jendral Lapangan (Jenlap), M. Taufan, SKM, mengatakan, memang benar kita melakukan aksi pada hari ini yaitu untuk meminta penjelasan kenapa kita sebagai pegawai Nakes yang sukarela diberlakukan seperti itu dan tidak seperti pegawai Non ASN yang berstatus TPU ( Non THK- 2),"teriaknya.
"Kita meminta pada pihak Pemkab Bima melalui BKD, untuk memfasilitasi data biar orang pusat. "Karena di Bima banyak embel- embelnya harus inilah, itulah yang sangat sulit dipenuhi oleh kami,"ujarnya.
Untuk itu, loloskan pendataan non ASN, menerbitkan SK Dikes atau SK Kepala PKM dan Rumah Sakit (RS). Dinkes mengeluarkan rekomendasi ke PKM untuk menerbitkan SK/Slip Gaji sekaligus mensejahterakan dengan menggaji tenaga non ASN yang bekerja di Faskes milik pemerintah sebagaiman yang diatur oleh pasal 1 angka 30 UU Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.
Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah untuk transparansi data non ASN yang bekerja di instansi Fasyankes secara keseluruhan. Transparansi data TPU/ PTT dan berhentikan jual beli SK.
"Itulah beberapa tuntutan kami, semoga diperjuangkan serta dijadikan sebagi bahan pertimbangan kebijkan pemerintah daerah. Bila beberapa tuntutan pihaknya tidak indahkan, maka kita selaku tenaga Nakes yang non ASN, akan melakukan demo dalam jumlah yang lebih besar lagi,"pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. H. Dahlan, saat menanggapi tuntutan para pendemo mengatakan, pendataan ini sebagai pendataan awal terhadap seluruh tenaga Nakes. Masalah SK Kepala PKM dan SK Kepala Dinas untuk dikasih tau supaya bisa di data.
"Pokoknya aspirasi ini, saya tampung dulu. Karena ibu bupati tidak berada di tempat dan beliau sedang ke luar daerah dalam rangka tugas dinas,"jelas Wabup. (BT01)