BIMA, BIMA TODAY.--- Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mengatakan, kerjasama lintas pemangku kepentingan penting untuk mendukung tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diharapkan dapat menjadi ruang tumbuh kembang anak secara sehat dan sejahtera lahir dan batin.
Demikian salah satu poin sambutan yang disampaikan secara virtual pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas dalam rangka persiapan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 berlangsung Selasa (15/03/2022) di Ruang Rapat Utama Kantor Pemkab Bima.
Menurut Bupati, komitmen Pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten layak anak jelas dengan diterbitkannya Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Kata Bupati dihadapan para Kepala Instansi Vertikal terkait, Camat, Kepala UPT DP3AP2KB, Kepala Desa dan Organisasi Non Pemerintah yang melakukan pendampingan kasus perempuan dan anak, "Tujuan penyelenggaraan KLA adalah untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Selain itu, kata Bupati, KLA merupakan wahana untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. "Itulah tugas bersama dalam mendorong partisipasi dan peran aktif semua pihak untuk bekerjasama dalam pencapaian KLA,"terang Bupati.
Diharapkan semua pihak, untuk memberikan dukungan Gugus Tugas KLA dalam kebutuhan data dan informasi pengisian evaluasi kabupaten layak anak tahun 2021. "Mari kita dukung KLA dalam data dan informasi. Sehingga, pihak pemangku kepentingan dalam Gugus tugas mendapat informasi dan data yang akuntabel,"harap Bupati yang dikutip oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin SS, Msi.
Dalam menutup sambutannya, Bupati meminta pihak terkait agar menguatkan upaya peningkatan KLA Kabupaten Bima dari tingkat Pratama ke Madya. Prasyarat penting yang perlu dilakukan adalah sektor terkait dapat meningkatkan capaian indikator KLA ini,"tutup Bupati.
Sebelumnya, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima, Drs. Syahrul, memaparkan, perlindungan perempuan dan anak akan disentuh sampai di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Bima sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan 1 desa model dan 15 desa rintisan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di kabupaten Bima.
Sejumlah desa tersebut, kata Syahrul, akan menjadi model integrasi program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan DRPPA,"jelas Syahrul"
Dalam rakor tersebut dihadiri secara tatap muka oleh Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Bima Ilham Yusuf SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bima Ibrahim Khalil, SH, MH, Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M.Ap, Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Raani Wahyuni ST MT M.Sc. (BT01)