 |
| Kades Tonda, Kecamatan Madapangga, Abdollah, SE, saat memimpin rapat audiensi dengan SERAM. |
BIMA, BIMA TODAY.- Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan diri
Serikat Masyarakat (SERAM), melakukan audiensi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pada Rabu (24/6/2020)
Audiensi tersebut, dihadiri oleh Kepala Desa (Kades) Tonda, Abdollah, SE, aparat Desa, BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan para peserta audiensi dan masyarakat setempat serta dikawal oleh pihak Kepolisian.
Berdasarkan informasi yang endus, sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan diri SERAM tersebut, melakukan aksi di depan kantor desa setempat. Namun cepat dipanggil ke dalam ruangan oleh Pemdes untuk melakukan audiensi.
Dalam audiensinya, Ompu To'i, menjelaskan, diduga telah terjadi penyalahgunaan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) terkait anggaran DD yang tidak tepat sasaran ditengah pandemi covid19. "Alokasi DD ditengah pandemi Corona yang dikucurkan Pemerintah Pusat sangat fantatis yaitu 35 persen dan 25 persen dalam bentuk BLT,"jelasnya.
Lanjutnya, sementara BST, JPS Gemilang, JPS Bima Ramah, BLT DD, juga diduga banyak yang tidak tepat sasaran dan nama- nama Kelompok Penerima Manfaat (KPM) ada yang double.
"Kita menilai dan menduga bahwa, BST, JPS Gemilang, JPS Bima Ramah, dan BLT banyak yang diduga double. Kasihan pada masyarakat lainnya,"ungkapanya.
Kordum Nurdin, memeng benar Pemdes Tonda, Kecamatan Madapangga, diduga banyak yang double namanya sebagai KPM. Untuk itu, mendesak Pemdes Tonda untuk kejelasan pelaksanaan dalam penanganana Covid19, mendesak untuk membongkar dalang data nama-nama penerima bantuan.
Lanjutnya, mendesak melakukan gotong royong kebersihan diberbagai lingkungan Desa Tonda, Mendesak untuk meluruskan Kiblat Desa Tonda dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran islam.
 |
Kades Tonda, Kecamatan Madapangga, Abdollah, SE, mengatakan melalui surat pernyataannya bahwa, seluruh tuntutan pada adik-adik mahasiswa akan ditampung semua dan akan dibahas lebih lanjut melalui musyawarah dengan BPD.
"Kita akan membahasnya melalui BPD dan aparatur pemerintah desa terkait nama-nama yang double,"timpalnya.
Terkait tuntutan yang berikutnya, lanjut Kades, Pemdes Tonda mengundang semua penerima bantuan untuk rapat bersama di Kantor Desa pada Senin (29//6/2020) untuk membahas bantuan yang mereka terima. Uang yang terkumpul di desa dari penerima double, harus dibagikan pada masyarakat lain serta penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan.
Demikian surat pernyataan ini yang kami buat dan ditandatangani oleh Korlap, Kades, Bhabikamtimas, Babinsa dan Ketua BPD. "Surat pernyataan bersama ini, kami buat untuk dipertanggungjawabkan dengan baik oleh kami Pemdes Tonda,"jelasnya.
Kades menilai, terkait dengan demo adik-adik mahasiswa, saya tidak alergi bahkan saya mengucapkan terima kasih. "Karena telah mengingatkan saya selaku Kades untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran,"pungkasnya. (BT01)