Gubenur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal.
Mataram, Bima Today.--- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muhamad Iqbal, berkomitmen, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2026 yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan untuk pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Target utama untuk menjawab persoalan masyarakat dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan dampak yang dapat kita lihat dan ukur", ujar Gubernur Selasa (07/10/2026)
Hal itu dikatakannya dalam pendapat akhir sidang paripurna pembahasan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan oleh Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur di Mataram, Selasa (06/10/2026).
Gubernur menekankan, setelah proses pembahasan dan persetujuan RAPBD 2026 bersama DPRD adalah memastikan kebijakan anggaran dijalankan untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
"Selain itu kita (eksekutif dan legislatif) perlu menyamakan persepsi terkait anggaran, bergeser pada orientasi serapan tapi dampak dan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif namun menjelaskan hasilnya kepada publik," tambah Gubernur seraya mengingatkan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja.
DPRD melalui Badan Anggaran dalam penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri menekankan beberapa hal penting terutama dalam hal memastikan pelaksanaan APBD-P dalam sisa waktu dua bulan tahun anggaran terkait percepatan belanja dan resiko Silpa sementara realisasi anggaran hingga September baru sebesar Rp 3,523 triliun atau 60,3 persen dari pagu Rp 5,869 triliun.
Menurut Banggar, dibutuhkan percepatan yang patuh, terukur dan bertanggungjawab dengan pemetaan belanja yang efektif dan berkualitas serta prioritas kewajiban daerah.
Hal lain dari sepuluh butir rekomendasi penyempurnaan berdasarkan evaluasi Kemendagri adalah terkait kepastian pendanaan dan kondisi kas daerah dimana dalam APBD-P, pendapatan direncanakan sebesar Rp 5,683 triliun dan belanja sebesar Rp 6,053 triliun, selisih sebesar Rp 369,617 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan harus memperhatikan ketersediaan kas daerah dan pengelolaan arus yang memadai.
Banggar DPRD juga menyoroti beberapa program strategis pemerintah provinsi diantaranya ketahanan pangan dan pariwisata yang serapan anggarannya dinilai masih rendah.
Beberapa hal tersebut dalam pandangan Banggar DPRD terkait pengawasan anggaran menuntut tata kelola kehati hatian, kepatuhan dan akuntabilitas dengan percepatan yang efektif. (BT01/kominfotikntb).