Sumbawa, Bima Today.---Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan di NTB ke depan harus berbasis mitigasi risiko dan perlindungan konektivitas ekonomi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB, saat meninjau langsung progres penanganan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, pada Sabtu (9/5/26).
Gubernur melihat langsung kondisi badan jalan serta titik rawan longsor dan sistem drainase hingga proses penguatan lereng yang masih berlangsung di sejumlah titik. Ruas Lenangguar–Lunyuk merupakan salah satu jalur strategis penghubung wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yang menopang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian antarwilayah.
Di lapangan, sejumlah alat berat tampak melakukan penataan badan jalan, pembersihan material longsor, pemasangan bronjong serta pembangunan saluran drainase pada titik-titik yang dinilai rawan pergeseran tanah.
Gubernur Miq Iqbal menegaskan, seluruh proses penanganan harus dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. “30 Mei ini harus bisa selesai semua. Jangan sampai lewat lagi. Kalau bisa akhir bulan ini sudah siap,” tegasnya.
Saat meninjau salah satu titik longsor, Miq Iqbal menyoroti kondisi lereng yang labil sebagai penyebab utama kerusakan badan jalan di sejumlah lokasi. “Kalau melihat struktur jalan di sini. Persoalan utamanya ada pada lereng yang labil. Longsor menimbun badan jalan dan mengganggu akses masyarakat. Karena itu titik-titik rawan harus dipetakan dan ditangani lebih dulu,” ujarnya.
Menurut Miq Iqbal, pembangunan jalan tidak lagi cukup hanya berfokus pada pengaspalan badan jalan tetapi harus memperhitungkan aspek mitigasi bencana, sistem drainase dan karakter geografis wilayah.
Ia menilai banyak kerusakan jalan selama ini terjadi akibat minimnya saluran air dan lemahnya antisipasi terhadap potensi longsor.
“Sekarang ini drainase wajib dalam desain jalan. Jangan hanya membangun badan jalannya saja. Tetapi juga harus menghitung aliran air dan kondisi lereng serta risiko longsor di sekitarnya,” katanya.
Ia juga meminta pengawas jalan tidak hanya memantau kondisi permukaan jalan. tetapi ikut menghitung potensi kerusakan di sisi kiri dan kanan ruas jalan yang dapat membahayakan masyarakat.
“Kalau kerusakan ditangani sejak awal biayanya tidak besar. Tapi kalau dibiarkan sampai parah maka anggarannya bisa ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” ujarnya.
Selain fokus pada aspek mitigasi, Miq Iqbal menegaskan bahwa keberadaan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat terutama distribusi hasil pertanian dari wilayah selatan Sumbawa.
Bahkan meminta percepatan penanganan pada salah satu titik badan jalan yang dinilai membahayakan kendaraan pengangkut hasil panen masyarakat.
“Ini berbahaya untuk pengendara. Apalagi saat panen raya ketika truk pengangkut hasil pertanian melintas. Kalau bisa besok sudah mulai persiapannya dan minggu depan mulai dikerjakan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran teknis Dinas PUPR NTB memastikan percepatan pekerjaan terus dilakukan di lapangan sesuai target penyelesaian akhir Mei 2026.
Selain percepatan penanganan, lanjutnya, untuk memperkuat sistem pemeliharaan jalan provinsi melalui dukungan anggaran dan pengadaan alat pemeliharaan secara bertahap.
Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya lebih banyak digunakan untuk membuka konektivitas baru dan memperkuat akses ekonomi masyarakat. Bukan terus-menerus habis untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.
“Lebih baik anggaran kita dipakai membuka keterhubungan wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian,” katanya.
Ruas Lenangguar–Lunyuk merupakan bagian dari proyek long segment jalan provinsi di Kabupaten Sumbawa dengan panjang penanganan sekitar 61 kilometer. Proyek tersebut dibiayai melalui APBD Provinsi NTB senilai sekitar Rp 19 miliar dan ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026.(BT01/DiskominfotikNTB)