Mataram, Bima Today.---Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri. Tapi harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data dan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5).
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan dan Pariwisata Kelas Dunia” tersebut, menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur mengatakan, desa tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan. Tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah yaitu desa. Kalau desa maju maka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Gubernur.
Selama ini, lanjut Gubernur, banyak program bantuan pemerintah, NGO internasional, hingga sektor swasta yang masuk ke desa. Namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Karena berjalan tanpa koordinasi dan arah pembangunan yang terintegrasi.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung. Tidak ada sinkronisasi data dan tidak ada yang meng orkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Melalui Program Desa Berdaya Tematik, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa sekaligus menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.
Dikatakan Gubernur, pembangunan desa yang terarah diyakini akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama di tengah tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal NTB mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Tahun ini anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabung dengan program OPD serta dukungan berbagai pihak lainnya total anggaran yang berputar di tingkat desa diperkirakan melebihi Rp 500 miliar.
Ia juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif dan berorientasi jangka panjang. “Dana Rp 300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau di orkestrasi dengan baik. Sehingga dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Gubernur meminta seluruh desa menunjukkan tata kelola yang baik agar desa-desa di NTB semakin dipercaya dalam mendapatkan dukungan program pembangunan di masa mendatang.
“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(BT01/DiskominfotikNTB)