Desa Berdaya Resmi Diluncurkan Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data -->
Cari Berita

Iklan 970x90px

Desa Berdaya Resmi Diluncurkan Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data

Tuesday, December 16, 2025

 

Gubernur bersama Wagub Lalu Muhamad Iqbal- Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, MIP.
 


MATARAM, BIMA TODAY.--- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Gerakan Desa Berdaya di Kebon Ayu, Gerung, Kabupaten Lombok Barat (16/12/2025).


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa, Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah melainkan sebuah gerakan bersama untuk menurunkan kemiskinan melalui pembangunan yang berangkat dari desa dan berbasis data.


Iqbal mengungkapkan,  bahwa NTB menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 hingga kuartal I 2025menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.


“Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” ujarnya. 


Dijelaskannya, penurunan kemiskinan di desa tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi. Optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128,"tuturnya.


Iqbal menilai, saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa. Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, membentuk ekosistem yang kuat bagi percepatan pembangunan desa.


“Ini bukan program milik provinsi. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama.  Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi dan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.


Ditekankannya,  bahwa inti Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Untuk itu, data BPS dijadikan pintu masuk yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa. Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada 2029.


Sementara itu, Bupati Lombok Barat,  Lalu Ahmad Zaini menyampaikan, rasa bahagia dan bangganya karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Desa Berdaya. Menurutnya, program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah mengalokasikan Rp 1 miliar per desa untuk penguatan pembangunan desa.


“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran," ujar Zaini.


Untuk itu, bahwa keberhasilan Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta keterlibatan aktif seluruh elemen desa.


Peluncuran Desa Berdaya ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan tidak ada satu pun warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi utama sebelum melangkah ke panggung global. (BT01/kominfotikntb)