BIMA, BIMA TODAY.--- Tahun 2024, jajaran Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Hj.Indah Dhamayanti Putri SE,MIP, dan Wakil Bupati, H.Dahlan M.Noer kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke sembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB.
Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 oleh instansi tersebut.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak., CA, CSFA pada Kamis (20/5) di kantor BPK setempat.
Bupati Bima, Hj.Indah Dhamayanti Putri SE, MIP hadir bersama Ketua DPRD kabupaten Bima, Muhammad Putera Ferryandi SIP, MIP, Pj. Sekda Suwandi ST.MT, Inspektur Drs.Agus Salim Msi, Sekretaris DPRD, Edi Tarunawan, SH, Kepala BPKAD, Adel Linggi Ardi, SE dan beberapa kepala daerah dan kepala OPD terkait se-NTB.
Usai penyerahan WTP, Bupati mengungkapkan, kerja keras jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dalam pengelolaan keuangan daerah telah membawa Kabupaten Bima kembali mempertahankan predikat WTP ini.
Namun demikian, Lanjut Bupati, hasil review BPK atas hasil pemeriksaan harus menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun penyelesaian program dan kegiatan pada semua OPD. Saya ucapkan terima.kasih pada seluruh OPD yang telah mampu dan bekerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah,"ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BPK NTB, Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat dilaksanakan meskipun ditengah padatnya kegiatan.
"Proses pemeriksaan sudah berjalan lancar sesuai dengan standar, melalui prosedur audit yang lengkap mulai dari review dokumen, wawancara, konfirmasi dan sejumlah prosedur lainnya sedemikian rupa dan telah melewati review secara berjenjang.
Beberapa catatan BPK kepada para kepala daerah perlu menjadi perhatian, antara lain menghindari overestimate pada aspek pendapatan, harus mengacu kepada estimasi secara riil potensi yang dimiliki termasuk perencanaan penganggaran". terang Kepala Perwakilan BPK NTB yang dikutip oleh Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, SS, Msi. (BT01/Humas).