 |
| Martinus Kasuay. Foto Istimewah. |
Jayapura, Bimatoday.net— Tokoh pemuda dari wilayah adat Tabi, Martinus Kasuay mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk menyelamatkan pelayanan publik bagi masyarakat Papua akibat kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang masih sakit.
“Jadi,
kalau sekarang Pak Gubernur sakit, biarlah ada orang-orang yang mengurus
beliau, seperti dokter dan perawat, sedangkan urusan pemerintahan perlu dihadirkan
pejabat sementara untuk mengurus masyarakat yang ada di Papua. Ini penting.
pemerintah pusat jangan tutup mata,” pinta Martinus di Sentani di Papua, Minggu
(23/10/2022).
Menurut
pria yang Sekretaris Barisan Merah Putih ini, dengan adanya pejabat baru yang
memimpin tatakelola Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua, maka roda pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat akan kembali maksimal. Selama gubernur sakit,
masyarakat pada umumnya akan mengeluhkan pelayanan dari pemerintah. Karena ada
dana-dana pembangunan yang tersendat dan sebagainya.
Dalam
pengamatan Martinus, beberapa bulan terakhir ini, para pejabat Pemprov Papua maupun
elit politik di Bumi Cenderawasih sibuk mengurus kesehatan gubernur dan
mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kalau
kita semua mau mengurusi yang sakit, lalu bagaimana dengan rakyat? Gubernur kan hanya satu orang, sudah ada yang
mengurus. Masyarakat kan banyak. Masyarakat ini perlu diurus, bukan dibiarkan,
atau semua masyarakat mau dibiarkan sakit?” ujar Martinus.
Mengenai
tuduhan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Martinus kembali
menegaskan sikapnya mendukung KPK memeriksa Lukas sesuai aturan yang berlaku di
negara ini.
“Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa,
periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan,” tegas Martinus.
Martinus
juga mengkritisi status baru Gubernur Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua
sebagaimana dikukuhkan oleh Dewan Adat Papua (DAP) versi Dominikus Sorabut.
Menurut Martinus, pengukuhan itu tidak sah.
“Kami
di Papua ada tujuh wilayah adat dengan struktur kepemimpinan yang berbeda-beda
dalam suku. Menurut versi adat saya dari budaya Tabi, Kepala Suku diangkat
berdasarkan garis keturunan. Tetapi di wilayah adat Lapago dan Meepago, siapa
yang kuat dalam perang, dia yang menjadi kepala suku,”ujar Martinus.
Karena
itu Martinus bersikeras bahwa pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar
bagi seluruh orang Papua adalah tidak sah. Dirinya juga menentang para
pendukung Lukas Enembe yang tengah
bermanuver menjadikan adat dan budaya Papua tameng untuk melindungi Lukas Enembe
dari proses hukum oleh KPK.
“Adat dengan pemerintah jangan baku adu, harus
dipisahkan. Para pemangku adat adalah mitra pemerintah,”tutup Martinus. [BT-01]