Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. |
Bima, Bima Today.- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. didampingi Wakil Gubernur (Wagub), Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) NTB menggelar Rapat Koordinasi Daring (online) penanganan COVID - 19 dan pengelolaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan para Bupati dan dan Walikota se- Provinsi NTB pada Selasa (7/4/ 2020).
Pada rapat tersebut, Gubernur menyakinkan para pimpinan daerah, betapa pentingnya keseriusan masyarakat menghadapi wabah ini. "Jumlah kasus terus mengalami peningkatan, jangan sampai menjadi masyarakat tidak serius menghadapi Covid yang sudah menjadi pandemi ini,"papar Gubernur yang dikutip
Kabid Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi, Diskominfostik Kabupaten Bima, Suryadin M.Si.
Berkaitan dengan realokasi anggaran belanja daerah, Gubernur Zul, juga mengingatkan para kepala daerah agar memperhatikan dengan seksama penggunaan anggaran bagi penanganan wabah Covid. "Pemerintah Kabupaten-Kota harus teliti dalam menyusun rencana. Hal ini penting, agar tidak terjadi tumpang tindih antara bantuan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,"harapnya.
Gubernur menambahkan, untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat wabah COVID-19 ini, pada tanggal 15 April 2020 mendatang akan segera dikucurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah,"tandasya.
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. |
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, yang didampingi Wabup Drs.H. Dahlan M. Noer, FKPD dan kepala perangkat daerah terkait melaporkan, jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima bantuan pangan non tunai yang sudah disalurkan sejak 2 April 2020.
Bupati juga melaporkan ketersediaan stok pangan beras bersama Bulog tersedia sampai delapan bulan ke depan dan Sembako aman untuk enma bulan ke depan. "Insya Allah, stok beras dan sembako, aman sampai beberapa bulan kedepan,"lapor Bupati yang dikutip Suryadin lagi.
Dalam Rakor tersebut, Bupati didampingi kepala perangkat daerah terkait yaitu Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Koperasi UKM, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima. (BT01)