BIMA, BIMA TODAY.---Kepala DPMDes Kabupaten Bima, Tajuddin, SH, Msi, mengaku tidak terlibat dalam skandal untuk pengadaan masker dan Handsanitizer (APD) untuk seluruh desa yang ada dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2021 sekitar Rp 2 juta.
"Saya tidak mengetahui sama sekali dalam pengadaan masker dan Handsanitizer. Apalagi dengan menggunakan anggaran desa seperti yang dimuat oleh berbagai media pada Ahad (11/07/2021) kemarin,"jelas Tajuddin, saat memberikan keterangan pers guna meluruskan persoalan yang dimaksud pada wartawan di Kota Bima, Selasa (13/07/2021).
Dikatakannya, dirinya tidak memberikan tekanan pada seluruh desa yang ada, agar menganggarkan untuk pengadaan APD berupa Masker dan Handsanitizer di tengah Covid-19 ini. "Demi Allah, dirinya tidak memberikan kesan pada seluruh desa yang ada, untuk pengadaan masker dan Handsanitizer,"ungkapnya.
Dijelaskannya, kalau dirinya dikatakan manfaatkan DD untuk meraih keuntungan, itu sangat keliru. "DD dipergunakan oleh desa dan menjadi hak masyarakat seluruhnya. Pokoknya, dirinya tidak mengetahui DD, karena yang menjalankan DD itu adalah desa,"bantahnya.
Menurutnya, pihak DPMDes memiliki tugas ada dua yaitu melakukan evaluasi RKPDes dan melakukan review APBDes. Di tengah perjalanan, keluar Peraturan Mentri (Permen) yang mengharuskan ditaati dan dijalankan oleh desa. Seperti, pengadaan APD, untuk pengadaan pos covid atau refocusing sebanyak 8 persen dari total anggaran yang diterima oleh seluruh desa.
"Bila desa tidak menjalani atau tidak mentaati Permen tersebut, siap-siaplah desa di pinalti anggaran desanya,"tegasnya.
Terkait buku BPD di luar Musdes, kata dia, itu ada pihak ke tiga yang datang menawarkan buku itu ke kita. "Jadi tidak ada konspirasi terselubung,"pungkasnya. (BT01).