 |
| Kepala KPH TPMRW. Saifullah S.Hut, Msi. |
Selain pengembangan hutan rakyat baik luar maupun di dalam kawasan. Pihaknya akan terus menggenjot peran lintas KPHP, agar melakukan penanam tanaman untuk kebutuhan kayu tersebut.
"Dua langkah itu harus segera ditindaklanjuti, demi mendukung kebutuhan kayu masyarakat tersebut," ungkapnya.
Dijelaskannya, bahwa persoalan kebutuhan kayu masyarakat ini di NTB untuk tahun 2000, masih kekurangan sekitar 75 ribu kubik. Sementara untuk tahun ini, diperkirakan kekurangan kebutuhan tersebut sekitar 100 ribu kubik, begitu pula untuk kayu bakar kekurangan sekitar 500 ribu kubik.
"Ruang ini dimanfaatkan oleh pelaku pasar ilegal, untuk memenuhi kebutuhan rakyat yaitu adanya ketimpangan antara suplay kayu legal dengan kebutuhan kayu masyarakat," terangnya.
Dia berharap, agar hutan rakyat tersebut kembali dikembangkan supaya pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat sedikit terpenuhi. Diimabu, dengan kayu impor legal yang masuk dari daerah lain seperti Kalimantan di NTB ini.
"Langkah ini dilakukan dalam menekan munculnya pasar ilegal kayu di NTB," pungkasnya. (BT01)