 |
| Foto Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. |
"Aparatur mesti menjunjung tinggi norma kepegawaian dan prinsip – prinsip etis hingga kredibilitas diri dan organisasi dapat terjaga. Karena antara pribadi dan kewajiban profesional adalah hal yang saling melekat utuh,"tegas Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE saat memimpin apel pagi di halaman kantor Pemkab Bima pada Rabu (2/1).
Kata Bupati, terkait pemanfaatan Media Sosial, kepekaan etis seluruh aparatur agar menjadikan Media Sosial sebagai wasilah penyampaian informasi konstruktif dan edukatif dilandasi kearifan dan kebijaksanaan sehingga informasi yang tersampaikan dapat dicerna oleh masyarakat secara utuh dan membangkitkan semangat partisipasi guna menopang segala ikhtiar pembangunan,"sarannya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati, menyampaikan bahwa mutasi pejabat bersifat dinamis dan dihajatkan dalam rangka memaksimalisasi peran aparatur dalam menuntaskan agenda – agenda pemerintahan dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing – masing bidang kerja.
"Tentunya, pengalokasian sumber daya aparatur sesuai dengan komposisi pelantikan setelah melalui serangkaian pemenuhan syarat – syarat normatif dan pengkajian kelayakan kapabilitas baik dari aspek kemampuan dan kesesuaian keilmuan maupun dari aspek Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tanggungjawab sebagai komponen – komponen dasar penilaian pengabdian setiap aparatur,"jelas Bupati.
Kepada segenap OPD, sambung Bupati, terutama yang bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan tugas pelayanan publik untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan – pembenahan regulasi pelayanan dan menemukan model atau sistem pelayanan yang berkualitas serta secara tulus – ikhlas membuka ruang partisipasi yang akhirnya bermuara pada tumbuhnya kepercayaan, penghargaan dan keyakinan masyarakat bahwa Pemerintah Daerah memiliki keberpihakan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Pendisiplinan apararatur, akan ada langkah baru guna membina kedisiplinan tanpa mengabaikan ketentuan yang ada seperti aparatur yang telat atau tidak mengikuti apel pagi akan dipakaikan rompi khusus,"isyaratnya.
"Ditegaskannya kembali, tahun 2019 ini adalah tahun politik, jadi ASN harus berhati-hati dan tidak terlibat politik praktis tapi harus netral,"pungkasnya.(BT01)