 |
| Foto "Kuliah" Tata Kelola Keuangan untuk kemakmuran Rakyat jajaran pemkab Bima di aula Hotel Mutmainnah Kota Bima pada Senin (3/12). |
Bima, Bima Today.- Pada Senin (3/12) yang dipusatkan di Aula Hotel Mutmainnah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menggelar "Kuliah" Tata Kelola Keuangan untuk kemakmuran Rakyat.
Sebagai pemateri, pihak Pemkab Bima menghadirkan, Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D.
Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer, unsur FKPD Kabupaten Bima, Anggota DPRD Kabupaten Bima, Sekda Kabupaten Bima, para Asisten Setda, pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D. yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan materi pada kuliah tata kelola keuangan negara dan daerah.
Kata Bupati, tujuan penyelenggaraan kuliah umum ini adalah untuk makin meluaskan cakrawala pemahaman kepada para pejabat struktural maupun pejabat fungsional tentang keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,"terangnya.
"Pengelolaan keuangan mesti terpadu dan sinergi dalam arti semua perangkat berkompeten mesti mengetahui dan saling berkoordinasi, mensinkronisasi muara manfaat dari seluruh rangkaian proses penatausahaan anggaran,"papar Bupati.
Menurutnya, selama kepemimpinan IDP – Dahlan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bima telah dilakukan secara proporsional dan normative sehingga secara berturut – turut pada tahun 2016 dan 2017 memperoleh Opini WTP dari BPK.
“Namun demikian, menata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dalam kurun waktu selanjutnya tetap menjadi attensi mendasar,"tutur Dinda.
Pada kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu hadir pada acara kuliah pada hari ini supaya dimotivasi oleh tekad kuat untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan pada lingkungan kerja masing-masing,"harapnya.
Anggota VI BPK RI dalam arahannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan dengan benar dan berorientasi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada tiga sifat yakni, terbuka; tanggungjawab dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.
Kata dia, kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mensejahterakan rakyat, bebas dari kemiskinan dan pengangguran. "Kebijakan ekonomi harus serius dirancang untuk bisa menyejahterakan rakyatnya, bebas dari kemiskinan dan pengangguran,"jelasnya.
Terkait hal ini, Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D menyatakan, merujuk data BPS Kabupaten Bima, TPT Kabupaten Bima selama kurun waktu 2012-2017 menunjukkan kecenderungan menurun.
Pada tahun 2012 TPT mencapai 4,94 persen, dan pada tahun berikutnya sampai tahun 2017 angka TPT terus menurun hingga mencapai angka 1,55 persen. "Artinya TPT di Kabupaten Bima lebih baik jika dibandingkan dengan nasional yang TPTnya mencapai 5.50 persen pada 2017,"ungkapnya.
Sementara untuk kemiskinan pada 2012-2017 konsisten menunjukkan penurunan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 16.23 persen dan terus turun tiap tahunnya.
Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bima dapat mempercepat pengentasan kemiskinannya? Harry menegaskan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan APBD.
“APBD merupakan kebijakan fiskal pemerindah daerah (Pemda) denga tujuan utamanya adalah memakmurkan rakyat,"urainya.
Sehingga, APBD harus pro rakyat yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan benar oleh masyarakat dan melalui APBD harus bisa menciptakan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing tinggi,"pungkas Harry yang dikutip Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Kabupaten Bima, Zainuddin, SS. (BT01)